Gubernur DKI Jakarta Perlu Pajak Judi Demi Bangun Kota
- BAGIKAN
Ali Sadikin tak sekali-dua kali kena protes. Teriakan lantang terkadang dibarengi cacian jadi makanan saban hari Gubernur Jakarta (1966-1977) sesaat akan memulai pidato.
Selain teriakan, protes juga muncul di pelbagai surat kabar hingga surat tertuju langsung Bang Ali, sapaan karib Ali Sadikin. “Bahkan saya dituduh gubernur judi, gubernur maksiat,” kata Bang Ali meniru tuduhan tersebut, dikutip Majalah Matra, Desember 1990.
Pangkal tuduhan dan cacian para tokoh masyarakat dan pimpinan agama terhadapnya tak lain lantaran kebijakan Bang Ali melegalkan judi di Jakarta. Pada masa awal menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 1966, Bang Ali tertegun mengetahui APBD Jakarta termasuk di dalamnya hasil pajak daerah dan subsidi dari pemerintah pusat hanya Rp 66 juta.
Besaran anggaran tersebut, menurut Bang Ali, sangat tidak cukup untuk membenahi beragam masalah di Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus Pusat Pemerintahan Indonesia. Ali lantas meminta jajarannya mencari cara agar permasalahan kekurangan anggaran bisa ditanggulangi.
Ali Sadikin. (Foto: kompasiana)
Kepala Biro II Wardiman Djojonegoro lantas mencari satu per satu berkas administrasi termasuk peraturan pemerintah sebagai landasan mencari kekurangan anggaran. Di antara berkas kebanyakan berbahasa Belanda tersebut, Wardiman menemukan Staatsblad atau Lembar Negara tahun 1912 No. 230 dan tahun 1935 No 526.
Dua peraturan di dalam lembar negara tersebut, mengatur tentang pajak perjudian. Namun, kedua lembar negara itu tak lagi berlaku setelah ditetapkannya Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; satu di antaranya memberikan wewenang kepala daerah untuk memungut pajak perjudian.
Selain peraturan tersebut, Bang Ali memiliki perspektif lain tentang perjudian dari makalah pemenang lomba mengarang peringatan 440 tahun hari jadi Jakarta dengan tema “Mengatasi Problematik Pendidikan SD di ibu kota Jakarta” pada 14 Agustus 1967.
Dalam makalah tersebut, Christianto Wibisono tercatat sebagai jurnalis harian KAMI memaparkan pentingnya pemerintah Jakarta melegalkan kasino lalu memungut pajak secara resmi lantas digunakan sebagai dana membangun gedung sekolah dasar bagi lebih kurang 600.000 anak berstatus terancam tak bisa sekolah.
BACA JUGA: Bung Karno Harap Bang ‘Koppig’ Ali Benahi Jakarta
“Saya mengusulkan lokalisasi perjudian sebagai sumber pembiayaan inkonvensional dalam tulisan di harian KAMI,” tulis Christianto yang pada kemudian hari tersohor sebagai ekonom dalam Empu Ali Sadikin Delapan Puluh Tahun.
Bang Ali bersikeras mewujudkan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan pelarangan perjudian gelap di wilayah Jakarta, tertanggal 26 Juli 1967. SK tersebut bukan cuma larangan, tetapi lampu hijau munculnya tempat judi legal. Dua bulan setelahnya, Bang Ali meresmikan kasino pertama di Petak Sembilan No.25.
Ali Sadikin. (Foto: Pinterest)
Selain menjadikan kegiatan semula kucing-kucingan, lanjut Bang Ali, melegalkan judi agar tata kelolanya menjadi lebih terang sehingga pajaknya dapat digunakan untuk membangun Jakarta.
Bang Ali mengkalim telah membangun 2.400 gedung sekolah, lebih dari 1.200 kilometer jalan raya, memperbaiki kampung, membina pusat kesenian, masjid, dan penghijauan. “Sebagiannya adalah hasil judi,” kata Bang Ali pada biografinya Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977.
Sebagai seorang muslim, Bang Ali sadar betul judi dilarang agama sehingga kritik, protes, bahkan cacian dari para ulama dan tokoh masyarakat bukannya ditepis mentah-mentah, namun tetap jadi perhatian. Lelaki kelahiran Sumedang, 7 Juli 1926 tersebut bahkan terang-terangan mengaku tak suka judi.
BACA JUGA: Sihir Bang Ali Hadirkan Hiburan Murah Meriah Warga Jakarta
Di hadapan musyawarah pimpinan daerah (Muspida), Bang Ali berterus terang perlu uang untuk membangun gedung sekolah, jalan, dan pembanguan fasilitas sosial lainnya, tetapi dana terbatas, pinjaman bank tak boleh apalagi pinjaman luar negeri, sehingga dengan undang-undang tersebut pajak hasil judi digunakan.
“Tapi yang tidak setuju, toh, tetap ada. Kepada mereka saya bilang, ‘bapak-bapak, kalau masih mau tinggal di Jakarta, sebaiknya beli helikopter. Karena jalan-jalan di DKI dibangun dengan pajak judi. Nah, cara semacam itu membuat orang kemudian tertawa yang biasa saya pakai,” tutup Bang Ali. (*)
- BAGIKAN
Berikan tanggapanmu di sini
Belum ada komentar