Geliat Nasib UMKM di Wilayah Perbatasan

Para pelaku UMKM di wilayah perbatasan Indonesia mengalami kesulitan selama pandemi COVID-19, namun mereka tetap berusaha agar menjaga volume ekspor tidak menurun terlalu drastis. Seperti halnya UMKM di Jagoi Babang, Bengkayang, perbatasan Indonesia-Malaysia sulit menembus pasar internasional, lantaran pemberlakuan lockdown antar negara. Meskipun demikian, geliat UMKM di beranda Negeri terus berusaha bangkit, mereka mampu membuktikan ketahanannya ketika terjadi krisis ekonomi saat pandemi.
Pelaku UMKM ataupun UKM terus menunjukkan eksistensi dan optimismenya walau pun ‘gerbang’ rejeki semakin serat digerus pandemi. Ketua koperasi Bong Topui (pusat perajin), Jagoi Babang, Ahau Kandoh menyampaikan saat pandemi pemasaran mengalami kesulitan karena tidak bisa tembus ke pasar luar negeri.
BACA JUGA: Kisah Topan Jadi Raja di Usia 26 Tahun
Selama ini (sebelum pandemi) hasil kerajinan tangan masyarakat Jagoi yang tergabung dalam Koperasi Bong Topui dijual ke negara Malaysia. Hambatan lain seperti penyediaan bahan baku. Misalnya bahan baku rotan untuk menghasilkan Bidai, dan aneka kerajinan lainnya yang didatangkan dari luar Kalimantan Barat(Kalbar).

Melalui koperasi para pelaku UMKM bersatu dan saling mendukung.(Dok/bengkayangkab.go.id)
Dikutip dari bengkayangkab.go.id, sekarang melalui anggota juga sudah mulai berupaya menanam rotan dan kedepan berharap pemerintah daerah melalui dinas yang ada dapat mendukung baik dari sisi bahan baku, proses pemasaran dan juga akses izin ekspor impor. Sehingga ketika PLBN Jagoi Babang beroperasi juga mendapatkan kemudahan selain diberikan ruang di Pasar Tradisional PLBN Jagoi Babang.
Ahau menyatakan, pandemi memang cukup berdampak terhadap keberlangsungan produksi, namun dengan berbagai dukungan semua pihak dapat bertahan. Ahau adalah bagian kecil dari potret masyarakat perbatasan yang terdampak. Perajin lain di Kampung Kreatif Jagoi Babang masih mampu bertahan di tengah pandemi dengan segala kemungkinan yang ada.
Dalam rangka mendorong aklselerasi pembangunan dan mendukung geliat UMKM khususnya wilayah perbatasan, pemda memberikan beberapa program bantuan bagi wirausaha pemula, Sertifikat Hak Atas Tanah Bagi UMKM, memberikan bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan memberikan pelatihan vocational bagi UKM. Selain itu, pemerintah memberikan akses terhadap Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), permodalan dan pemasaran. Termasuk, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memerankan ‘rantai pasok’ bagi UMKM terhadap pelaku usaha besar, baik lokal maupun regional.

Pelaku UMKM di wilayah perbatasan berharap volume impor meningkat.(Dok/bengkayangkab.go.id)
Perhatian pemerintah sangat serius akan tumbuhnya UKM/ UMKM di berbagai wilayah terutama di tengah pandemi, terlebih dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UMKM mendapatkan porsi yang signifikan, mulai dari kemudahan perizinan, permodalan, kemitraan, dan sertifikasi, termasuk sertifikasi halal.
Di tengah pandemi dan ancaman resesi ekonomi, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang mendorong agar UMKM tetap produktif, hingga upaya pemulihan perekonomian masyarakat bisa terlaksana. Temu pelaku UMKM yang digelar baru-baru ini bertajuk “UMKM Bangkit, Sehat dan Produktif Siap Bertransformasi Memasuki Pasar Digital di Tengah Pandemi COVID-19” merupakan salah satu kegiatan untuk mendorong para pelaku UMKM di Kabupaten Bengkayang agar tetap produktif dan kreatif. Hadirnya pemerintah, baik pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM, maupun Pemprov melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) diharapkan dapat memacu percepatan pemulihan ekonomi, dan tumbuhnya kewirausahaan baru di Bengkayang.
Aspek permodalan, kompetensi dan sertifikasi menjadi salah satu fokus dalam mewujudkan UMKM Kabupaten Bengkayang yang siap menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM, ialah permodalan, kemasan dan pemasaran.

Para pelaku UMKM di Kabupaten Bengkayang mendapat dukungan penuh dari pelbagai pihak.(Dok/bengkayangkab.go.id)
Untuk itu pemerintah hadir dengan membangun jejaring, baik permodalan melalui KUR, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) maupun pemasaran online melalui Smesco dan Marketplace yang ada. Peluang besar di Bengkayang, khususnya dengan adanya PLBN Jagoi Babang menjadi pemacu peningkatan kapasitas UMKM, termasuk rantai pasok terhadap beroperasinya Pelabuhan Kijing Mempawah, dan Rencana Pembangunan Bandara Singkawang, serta Jalan Tol Pontianak-Singkawang.
Dibutuhkan peningkatan frekuensi pelatihan, baik manajemen keuangan, kemasan dan pemasaran digital yang bekerjasama dengan Balai Pelatihan Koperasi UKM (Balatkop) Pontianak dan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kalbar.
Pemda melalui DINKOPNAKERTRANS Kabupaten Bengkayang juga melakukan usaha untuk mendukung digitalisasi UMKM. Faktanya, pandemi memunculkan para wirausaha baru dengan kreativitas baik dari sisi branding, kemasan dan pemasaran digital. DINKOPNAKERTRANS juga akan mendorong pangan lokal, untuk tahap awal sebagai sajian dalam rapat di pemerintahan, BUMN/BUMD dan event daerah termasuk lokasi wisata.
Beberapa pelaku UMKM sudah dilatih untuk masuk pasar ritel, yang bersinergi dengan Institut Shanti Buana, Prodi Kewirausahaan.Dalam usaha mendorong digitalisasi UMKM, DINKOPNAKERTRANS membangun pasar digital yakni bengkayangmart.id. Pasar digital ini akan menyediakan bermacam-macam produk, dan juga diintegrasikan dengan bursa kerja, sebagai implementasi Perda Perlindungan Produk UMKM Bengkayang berupa e-Katalog yang akan terkoneksi langsung dengan Pelaku UMKM. Hampir semua daerah sudah bersinergi dengan platform digital seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Bengkayang cukup signifikan.(Dok/bengkayangkab.go.id)
Kontribusi UMKM di Bengkayang pada tahun 2018 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 61,1 persen, mampu menyerap investasi sebesar 58,18 persen dan mendorong ekspor sebesar 14,17 persen. Pada 2020 tercatat menurun menjadi 57 persen, ekspor 14 persen, dan penyerapan tenaga kerja untuk sektor mikro 89,2 persen. Ditargetkan pada 2021 bisa mencapai 62,36 persen PDB dan ekspor 15,52 persen.
Dukungan Pemkab Bengkayang melalu kampanye “Bela Beli Produk Bengkayang” sebagai wujud dukungan terhadap program nasional. Melalui inisiatif DPRD Bengkayang merancang Raperda tentang Perlindungan Produk Bengkayang. Raperda ini selain dari dukungan terhadap produk UMKM dengan cara membeli produk juga memproteksi agar produk Bengkayang dapat diterima dan dilindungi dengan payung hukum.
Kedepan pemda akan membangun Perusahaan Daerah yang akan menjadi penopang bagi berbagai upaya usaha masyarakat baik Kelompok Tani, Perajin, Bumdes dan Koperasi dalam berkontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bentuk lain dari dukungan Pemkab dengan menyediakan 100 hektare lahan untuk menanam rotan.(*)
Berikan tanggapanmu di sini
Belum ada komentar