Deklarasi Partai Masyumi
- BAGIKAN
Awalnya, Masyumi bukanlah sebuah partai, melainkan sebuah organisasi Islam. Jepang membentuk organisasi ini karena menganggap Masyumi dapat membantu mereka dalam mengendalikan umat Islam di Indonesia.
Pada saat itu, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia. Jepang bahkan juga berusaha untuk memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kyai di pedesaan.
BACA JUGA: Waldjinah Ratu Keroncong
Bagi Jepang, para kyai di pedesaan lebih memiliki peranan penting, karena dapat membantu menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik, baik sebagai buruh atau tentara. Pada masa pendudukan Jepang, Masyumi belum menjadi sebuah partai, namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam, yaitu NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia.
Beberapa tokoh penting Masyumi yakni KH Wachid Hasyim, Moh Natsir dan Kartosuwirjo.(Wiki Commons)
Hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, Masyumi berhasil menjadi partai politik terbesar di Indonesia pada zaman itu. Para pendiri dari Masyumi adalah KH Wachid Hasyim, Mohammad Natsir, Kartosuwiryo, dan yang lainnya.
Masyumi adalah singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia, adalah organisasi masyarakat yang dibentuk Jepang pada 1943 untuk meredam potensi pemberontakan yang mungkin dikerahkan kelompok Islam.
Anggotanya adalah perkumpulan-perkumpulan Islam yang mendapat status legal dari pemerintah serta para kiai dan ulama yang mendapat rekomendasi dari Shumubu (Biro Urusan Agama).
Keputusan untuk memakai Masyumi sebagai nama partai diambil dalam Kongres Umat Islam pada 7-8 November di Gedung Madrasah Mu’alimin Yogyakarta. Tanggal 8 November kemudian dipatok sebagai peringatan berdirinya Partai Masyumi.
Partai Masyumi kemudian ikut dalam pemerintahan dengan M Natsir sebagai pemimpinnya.)Wiki Commons)
Pada kongres itu pula, Sukiman Wirjdosandjojo terpilih sebagai ketua Pengurus Besar dan KH Hasyim Asy’ari sebagai ketua Majelis Syuro.
Dalam Anggaran Dasarnya, disebutkan bahwa Masyumi memiliki tujuan: terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang-seorang masyarakat, dan negara Republik Indonesia, menuju keridaan Ilahi.
Selain organisasi yang telah berafiliasi sejak jaman penjajahan jepang, anggota Masyumi juga terdiri dari berbagai ormas Islam dan perorangan yang kemudian ikut bergabung.
Dualisme keanggotaan diperbolehkan dengan pertimbangan memperbanyak anggota.
“Agar Masyumi dapat dilihat sebagai wakil umat Islam tanpa ada yang merasa terwakili,” tulis Deliar Noer dalam Partai Islam di Pentas Nasional.
Partai Masyumi terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia.(Wiki Commons)
Meski demikian, sistem keanggotaan tersebut ternyata membuat Masyumi lapuk karena tak henti mengalami pertentangan internal, terutama antara kelompok sosialis-religius yang dipimpin Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Roem dengan kelompok konservatif dan golongan tua yang dipimpin Sukiman dan Jusuf Wibisono.
Kelak pertentangan-pertentangan tersebut juga membuat Masyumi terlihat bersikap mendua: menjadi partai oposisi tapi membiarkan anggotanya, atas nama perorangan, masuk dalam kabinet Sjahrir.
Tapi bukan karena masuknya para anggota mereka ke kabinet yang memunculkan perpecahan, melainkan sikap oposisi partai itu sendiri.
Bebeerapa tokoh Partai Masyumi seperti M Natsir dipenjara Sukarno.(Wiki Commons)
Pendekatan politik Parta Masyumi yaitu dengan mengurangi dan menghilangkan peran politik Masyumi dalam pemerintahan dan legislatif. Dengan membuat peraturan yang menjurus kepada bubarnya Partai Masyumi. Alasan lain yang juga mendukung keinginan Soekarno dalam membubarkan Masyumi, yaitu karena ada sejumlah pimpinan Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI.
Para pimpinan tersebut adalah Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap. Oleh sebab itu, Partai Masyumi pun dibubarkan secara paksa dan para anggota senior turut dipenjara karena dianggap terlibat dalam pemberontakan.(*)
- BAGIKAN
Berikan tanggapanmu di sini
Belum ada komentar