Cikal Bakal Lahirnya Tentara Nasional Indonesia
- BAGIKAN
“Aneh suatu negara zonder tentara,”demikian pernyataan Jenderal Oerip Soemohardjo ketika republik yang baru berdiri belum memiliki alat kelengkapan negara di bidang pertahanan dan keamanan. Pernyataan perwira tinggi alumni KNIL itu kemudian memicu pemerintah segera membentuk tentara untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam upaya perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. Awalnya organisasi cikal bakal TNI bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), namun pada tanggal 5 Oktober 1945 diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, maka TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
BACA JUGA: Batik Jadi Warisan Budaya Manusia Oleh UNESCO
Dilansir dari tni.mil.id, dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dari Tentara Keamanan Rakyat(TKR) menjadi Tentara Republik Indonesia(TRI).(Dok/Puspen TNI)
Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil hadir sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula tantangan dalam dan luar negeri. Tantangan dari dalam yaitu pergolakan bersenjata di beberapa daerah, pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Sedangkan, tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.
Dalam menghadapi agresi Belanda, bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.
Jenderal Besar Sudirman bersama para pejabat sipil negara di Yogyakarta.(Dok/Puspen TNI).
Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).
Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).
Dalam perjalanan sejarah TNI sempat berganti nam menjadi ABRI oleh Orde Baru.(Dok/Puspen TNI).
Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya.
Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun 60-an. Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya
Selanjutnya, upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang syah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia.
TNI kini menjadi kekuatan untuk mempetahankan dan melindung negara Indonesia.(Dok/Puspen TNI)
Saat ini, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Sejak reformasi 1998, adanya desakan untuk menghilangkan dwifungsi ABRI sehingga lahirlah reformasi TNI dengan semboyan kembali ke barak. Sejak saat itu, nama ABRI berganti Tentara Nasional Indonesia(TNI) dengan tugas pokok pertahanan dan keamanan negara.
Melalui Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, akhirnya TNI dan POLRI menjadi bagian yang terpisah. “Tunaikan Sumpah dan tugas kewajiban sebagai prajurit Negara Republik Indonesia, yang sanggup menjamin keamanan dan keselamatan nusa dan bangsanya,” merupakan pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang kini terus dipegang oleh TNI.(*)
- BAGIKAN
Berikan tanggapanmu di sini
Belum ada komentar